Polling Institute: Mayoritas Warga RI Menilai Penegakan Hukum di Indonesia Buruk

Demografi

Lite

Nabilah Muhamad 16/10/2023 16:29 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Hasil survei Polling Institute menunjukkan, mayoritas atau 42% responden menilai bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia masih buruk.

Persepsi Responden Terhadap Keadaan Penegakan Hukum Indonesia (Oktober 2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Polling Institute: Mayoritas Warga RI Menilai Penegakan Hukum di Indonesia Buruk

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Persepsi Responden Terhadap Keadaan Penegakan Hukum Indonesia (Oktober 2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Polling Institute menghimpun survei persepsi masyarakat terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia edisi Oktober 2023.

Hasil survei menunjukkan, mayoritas atau 42% responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih buruk. Rinciannya, sebanyak 30,3% menjawab buruk dan 11,7% menyatakan sangat buruk.

"Ini menjadi catatan kritis bagi pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan kondisi penegakan hukum," kata Peneliti Polling Institute Kennedy Muslim melalui konferensi virtual, Jumat (13/10/2023).

Di sisi lain, terdapat 25,8% responden yang menilai penegakan hukum di Tanah Air sudah baik. Proporsi itu terdiri dari 23,8% yang menilai baik dan 2% menilai sangat baik.

Pada survei yang sama, Polling Institute juga menemukan sederet pelanggaran hukum yang dinilai harus menjadi prioritas utama penegakkannya oleh lembaga penegakan hukum di Indonesia.

Tercatat, peredaran dan penyalangunaan narkoba jadi pelanggaran hukum utama yang perlu segera dituntaskan, proporsinya mencapai 31,4%. Kemudian disusul oleh korupsi 12% dan tindakan asusila 10,6.

Survei ini melibatkan 1.206 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Sampel diambil menggunakan teknik pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing (RDD).

Koleksi data dilakukan pada 1-3 Oktober 2023 menggunakan metode wawancara melalui telepon. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Editor : Erlina Fury Santika