Kuota Penambangan Bijih Nikel Indonesia Bertambah sampai 2025

Berdasarkan laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), produksi bijih nikel Indonesia diatur melalui kuota pertambangan.

Kuota tersebut berupa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan atas persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pada 2021, RKAB atau kuota penambangan bijih nikel nasional mencapai 66 juta wet metric tons (wmt).

Setelah itu kuotanya terus ditambah, hingga menjadi 299 juta wmt pada 2025, seperti terlihat pada grafik.

"Sejak tahun 2021, pemerintah terus meningkatkan kuota penambangan bijih nikel seiring dengan perkembangan industri smelter," kata Kementerian PPN dalam Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Indonesia.

"Terlepas dari isu oversupply yang memicu jatuhnya harga nikel global, pemerintah tetap meningkatkan kuota RKAB pada tahun 2025. Dengan demikian, kecil kemungkinan terjadinya penurunan produksi bijih di masa depan," lanjutnya.

(Baca: Pasar Global Kelebihan Pasokan Nikel pada 2024)

Berikut rincian RKAB dan realisasi penambangan bijih nikel Indonesia periode 2021-2025, berdasarkan laporan Kementerian PPN:

2021

• RKAB: 66 juta wet metric tons (wmt)
• Realisasi: 69 juta wmt

2022

• RKAB: 101 juta wmt
• Realisasi: 94 juta wmt

2023

• RKAB: 194 juta wmt
• Realisasi: 176 juta wmt

2024

• RKAB: 271 juta wmt
• Realisasi: 215 juta wmt

2025

• RKAB: 299 juta wmt
• Realisasi: Data belum tersedia

(Baca: Permintaan Nikel untuk Kendaraan Listrik dan EBT Masih Rendah pada 2024)