Nyaris 50% Sekolah Punya Guru yang Beri Bimbingan Belajar Berbayar

Menurut survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada beragam perilaku koruptif di lingkungan lembaga pendidikan Indonesia.

Salah satu yang paling umum adalah guru yang memberi bimbingan belajar dengan meminta bayaran atau iuran tambahan. Kasus ini ditemukan di 48,18% satuan pendidikan nasional.

KPK juga menemukan ada 38,47% satuan pendidikan yang tenaga pendidiknya menggunakan fasilitas sekolah atau kampus untuk kepentingan pribadi.

Kemudian 28,18% satuan pendidikan menerapkan praktik pungutan tidak resmi saat penerimaan siswa baru, dan 23,87% melakukan pungutan biaya tidak resmi dalam proses sertifikasi, penyetaraan jabatan, atau pengajuan dokumen lainnya.

(Baca: Hampir 50% Lembaga Pendidikan Kurang Transparan dalam Pengadaan Barang-Jasa)

Merespons temuan ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyerukan komitmen bersama untuk mengintegrasikan nilai antikorupsi secara holistik ke kurikulum dan budaya sekolah, membangun ekosistem pendidikan yang menjunjung etika, transparansi, dan akuntabilitas, serta meningkatkan kapasitas dan keteladanan para pendidik sebagai panutan utama peserta didik.

KPK menggelar survei ini di 36.888 satuan pendidikan yang tersebar di 507 kabupaten/kota di 38 provinsi Indonesia. Total responden survei mencapai 449.865 orang, terdiri atas siswa/mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik, dan kepala satuan pendidikan.

Survei dilaksanakan pada 22 Agustus-30 September 2024 melalui dua pendekatan. Pertama, daring dengan WhatsApp, e-mail blast, dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Kedua, metode hybrid dengan menggunakan Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI).

(Baca: Skor Integritas Lembaga Pendidikan per Provinsi pada 2024)