Hampir 50% Lembaga Pendidikan Kurang Transparan dalam Pengadaan Barang-Jasa

Menurut Laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan Tahun 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 49,99% satuan pendidikan nasional kurang transparan dalam pembelian sarana dan prasarana.

Kemudian 47,36% memiliki kasus audit laporan keuangan yang kurang sesuai dengan realisasi. Khusus temuan ini, hanya ada di satuan pendidikan tinggi.

(Baca: 12% Sekolah Menyalahgunakan Dana BOS, Ini Modusnya)

Lebih lanjut, pada 2024 terdapat 43,74% satuan pendidikan yang menentukan vendor pelaksana atau penyedia barang-jasa berdasarkan relasi pribadi.

Lalu 27,59% menerima komisi dari vendor, dan 20,03% membeli sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajar dan mengajar.

Terkait temuan ini, KPK merekomendasikan penguatan mekanisme alur pengadaan barang-jasa dari hulu ke hilir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait.

"Salah satu yang dapat diperkuat adalah mekanisme probity audit secara berkala oleh instansi pengampu, guna meminimalisir celah korupsi," demikian dikutip dari laporan KPK.

"Skema penguatan ini dapat diintegrasikan dalam vendor management system yang secara eksisting dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan meningkatkan peran pemerintah pusat sebagai pengawas utamanya," lanjutnya.

KPK menggelar survei ini di 36.888 satuan pendidikan yang tersebar di 507 kabupaten/kota dan 38 provinsi Indonesia. Jumlah total respondennya mencapai 449.865 orang, terdiri dari peserta didik, orang tua/wali murid, tenaga pendidik, kepala sekolah, dan pimpinan perguruan tinggi.

(Baca: KPK Tindak 154 Kasus Korupsi pada 2024, Terbanyak Pengadaan Barang-Jasa)