Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi di Kabupaten Bone pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp98.987 per kapita per bulan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,6% dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara historis, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi di Kabupaten Bone cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, pengeluaran tercatat sebesar Rp84.211, kemudian mengalami kenaikan hingga mencapai Rp100.474 pada tahun 2022, sebelum kemudian mengalami penurunan sebesar 6,7% pada tahun 2023. Meskipun sempat mengalami penurunan, pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan.
(Baca: Data Historis Rata - Rata Upah di Sulawesi Selatan Periode 2018-2023)
Pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi ini merupakan bagian dari total pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Kabupaten Bone. Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk aneka barang dan jasa mencapai Rp141.721, sementara pengeluaran untuk kecantikan sebesar Rp21.756, perawatan Rp33.835, rokok dan tembakau Rp90.544, dan sabun mandi Rp38.115. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pengeluaran total masyarakat.
Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone berada di urutan ke-24 dalam hal pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi pada tahun 2024. Kota Makassar menempati urutan pertama dengan pengeluaran sebesar Rp256.128, diikuti oleh Kota Palopo dan Kabupaten Bantaeng. Secara nasional, Kabupaten Bone berada di peringkat ke-468.
Anomali terlihat pada tahun 2023 ketika terjadi penurunan pengeluaran yang cukup signifikan sebesar 6,7%. Namun, pada tahun 2024, pengeluaran kembali meningkat, menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi atau faktor-faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi pengeluaran masyarakat untuk makanan dan minuman jadi.
Kota Makassar mencatatkan pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi tertinggi di Sulawesi Selatan, mencapai Rp256.128 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya dan menduduki peringkat pertama di provinsi. Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 38,9% dengan nilai pengeluaran Rp241.707 dan menduduki peringkat ketiga di provinsi. Kabupaten Pinrang mencatat nilai Rp231.885 dan pertumbuhan 16,5% dan menduduki peringkat keempat di provinsi. Kabupaten Sidenreng Rappang berada di urutan kelima dengan pengeluaran Rp231.035, mengalami pertumbuhan 23,4%.
(Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Maluku Utara 2015 - 2024)
Kota Makassar
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kota Makassar mencapai Rp1.012.020 pada tahun 2024, meningkat 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kota ini menduduki peringkat pertama di Sulawesi Selatan dalam hal pengeluaran bukan makanan. Peningkatan ini menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi untuk barang dan jasa di luar kebutuhan pokok.
Kota Palopo
Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di Kota Palopo mencapai Rp760.855 pada tahun 2024, meningkat signifikan sebesar 24,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, Kota Palopo menduduki peringkat kedua di Sulawesi Selatan dalam kategori ini. Pertumbuhan yang tinggi ini mengindikasikan peningkatan konsumsi makanan oleh masyarakat Kota Palopo.
Kabupaten Bantaeng
Pengeluaran total per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten Bantaeng mencapai Rp1.359.035 pada tahun 2024, meningkat tajam sebesar 14,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten ini berada di peringkat kedelapan di Sulawesi Selatan dalam kategori ini. Kenaikan signifikan ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan konsumsi masyarakat Bantaeng.
Kabupaten Enrekang
Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kabupaten Enrekang mengalami pertumbuhan tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 53,3%, mencapai Rp658.827 pada tahun 2024. Hal ini menempatkan Enrekang pada peringkat kedelapan untuk pengeluaran bukan makanan di tingkat provinsi. Pertumbuhan ini menandakan adanya peningkatan yang signifikan dalam konsumsi barang dan jasa non-primer di wilayah tersebut.