Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran per kapita sebulan untuk sabun mandi di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 sebesar 41438 rupiah. Angka ini mengalami sedikit penurunan sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 41667 rupiah. Selisih pengeluaran sabun mandi dengan tahun sebelumnya adalah minus 229 rupiah, yang menunjukkan perubahan kecil dalam kebiasaan konsumsi masyarakat terhadap produk ini.
(Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Maluku Utara 2015 - 2024)
Analisis data historis periode 2018 hingga 2024 menunjukkan pengeluaran sabun mandi di wilayah ini mengalami fluktuasi yang jelas. Pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 49993 rupiah, diikuti oleh tahun 2018 dengan 44104 rupiah. Tahun 2022 menjadi tahun dengan pengeluaran terendah sebesar 38223 rupiah, sebelum naik kembali pada tahun 2023 dan sedikit turun pada tahun 2024.
Dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk aneka barang jasa sebesar 131039 rupiah, pengeluaran sabun mandi hanya menyumbang sekitar 31,6 persen dari total tersebut. Pengeluaran untuk sabun mandi juga lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk makanan jadi (193192 rupiah), rokok dan tembakau (101458 rupiah), serta perawatan (34180 rupiah) di wilayah ini.
Dalam perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah menempati peringkat ke-9 untuk pengeluaran sabun mandi tahun 2024. Peringkat ini tetap sama dengan tahun sebelumnya, tanpa ada perubahan posisi. Kabupaten dengan pengeluaran sabun mandi tertinggi adalah Kota Mataram sebesar 81311 rupiah, diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat (75442 rupiah) dan Kota Bima (68796 rupiah).
Data pengeluaran non makanan per kapita sebulan di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 sebesar 463817 rupiah, naik sebesar 23,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 375230 rupiah. Peringkat ini menempati posisi ke-6 di antara kabupaten/kota seprovinsi, di bawah Kabupaten Lombok Barat (487064 rupiah) dan di atas Kabupaten Lombok Timur (462008 rupiah).
Kota Mataram
Kota Mataram memiliki pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar 985712 rupiah, naik sebesar 16,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan di wilayah ini sebesar 883669 rupiah, dengan pertumbuhan 11 persen dari tahun sebelumnya. Kota Mataram menempati peringkat ke-1 untuk pengeluaran non makanan dan peringkat ke-2 untuk pengeluaran makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menunjukkan daya beli masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di provinsi ini.
(Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Aneka Barang dan Jasa di Kota Sorong 2018 - 2024)
Kabupaten Sumbawa Barat
Kabupaten Sumbawa Barat mencatat pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar 859991 rupiah, naik sebesar 23,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan di wilayah ini sebesar 969386 rupiah, dengan pertumbuhan 10,7 persen dari tahun sebelumnya. Kabupaten ini menempati peringkat ke-2 untuk pengeluaran non makanan dan peringkat ke-1 untuk pengeluaran makanan di provinsi, menunjukkan fokus masyarakat pada konsumsi makanan yang cukup tinggi.
Kota Bima
Kota Bima memiliki pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar 764758 rupiah, naik sebesar 4,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan di wilayah ini sebesar 809177 rupiah, dengan pertumbuhan 14,9 persen dari tahun sebelumnya. Kota Bima menempati peringkat ke-3 untuk pengeluaran non makanan dan peringkat ke-3 untuk pengeluaran makanan di provinsi, menunjukkan konsistensi dalam pertumbuhan pengeluaran masyarakat.
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Timur mencatat pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar 462008 rupiah, naik sebesar 8,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan di wilayah ini sebesar 772837 rupiah, dengan pertumbuhan 7,2 persen dari tahun sebelumnya. Kabupaten ini menempati peringkat ke-7 untuk pengeluaran non makanan dan peringkat ke-4 untuk pengeluaran makanan di provinsi, menunjukkan pertumbuhan pengeluaran yang stabil meskipun tidak secepat wilayah lain.