Lingkungan

Lite

Konflik Agraria Indonesia Terluas di Sektor Kehutanan pada 2025

Akbar Ridwan 23/01/2026 18:10 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2025 setidaknya ada 341 kasus konflik agraria di Indonesia.

Luas Area Konflik Agraria di Indonesia Berdasarkan Sektor (2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Konflik Agraria Indonesia Terluas di Sektor Kehutanan pada 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Luas Area Konflik Agraria di Indonesia Berdasarkan Sektor (2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2025 setidaknya ada 341 kasus konflik agraria di Indonesia.

Konflik tersebut mencakup area seluas 914,57 ribu hektare (ha) dan berdampak terhadap 123.612 keluarga di 428 desa.

Berdasarkan sektornya, konflik agraria paling luas terjadi di sektor kehutanan, yakni mencapai 435.439,80 ha, atau 47,6% dari total luas.

Berikut luas area konflik agraria di Indonesia sepanjang 2025 berdasarkan sektor:

Kehutanan: 435.439,80 ha
Perkebunan: 352.156,41 ha
Infrastruktur: 59.809,42 ha
Pertambangan: 58.904,68 ha
Fasilitas militer: 5.894,48 ha
Properti: 2.370,17 ha.

Menurut catatan KPA, sepanjang tahun lalu setidaknya ada 31 kasus konflik agraria di sektor kehutanan, dengan korban terdampak mencapai 11.331 keluarga.

KPA menyajikan data laporannya dari beragam sumber, yaitu:

Pengaduan langsung masyarakat korban konflik agraria;
Pengaduan yang masuk dalam sistem pemantauan dan tanggap darurat agraria koalisi KNPA;
Hasil investigasi dan kajian lapangan;
Hasil pemantauan konflik agraria di media massa nasional dan daerah;
Hasil pemantauan di media sosial yang telah diverifikasi; dan
Kerja sama dengan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat untuk pengumpulan data di Papua.

(Baca: Kasus Konflik Agraria di Indonesia Meningkat pada 2025)

Editor : Erlina Fury Santika