Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Laki-Laki di Papua Barat Daya | 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2024 sebanyak 10.891 orang. Angka ini menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya.

Terjadi peningkatan sebesar 1,33 persen atau sebanyak 143 orang dari tahun 2023 yang tercatat sebanyak 10.748 orang. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun terakhir, pertumbuhan ini masih lebih rendah.

(Baca: Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Teluk Wondama Periode 2004 - 2024)

Dalam lima tahun terakhir, kenaikan tertinggi Jumlah PNS laki-laki di Papua Barat Daya terjadi pada tahun 2024, sementara penurunan terendah tidak ada karena datanya meningkat setiap tahun. Secara ranking, Papua Barat Daya berada di peringkat ke-5 di pulau Papua dan peringkat ke-37 secara nasional pada tahun 2024. Peringkat ini sama dengan tahun sebelumnya.

Dibandingkan provinsi lain di pulau Papua, Papua Barat Daya memiliki jumlah PNS laki-laki yang lebih tinggi dari Papua Selatan (9.429 orang), namun lebih rendah dari provinsi lainnya seperti Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Berikut perbandingan dengan provinsi lain:

(Baca: Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kab. Musi Rawas 2024)

Kep. Bangka Belitung

Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat ke-34 secara nasional dengan jumlah PNS laki-laki mencapai 13.852 orang. Meskipun menduduki posisi yang cukup baik secara nasional, wilayah ini mengalami penurunan sebesar 1,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkup pemerintahan daerah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pensiun, rekrutmen, dan mobilitas pegawai. Dengan tren penurunan ini, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan dan merumuskan strategi yang tepat dalam menjaga stabilitas dan kualitas aparatur sipil negara.

Gorontalo

Gorontalo berada di peringkat ke-35 se-Indonesia dengan jumlah 12.552 PNS laki-laki. Daerah ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar 3,44% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi salah satu wilayah dengan penurunan persentase tertinggi dalam daftar. Penurunan ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya manusia. Berbagai faktor seperti pensiun, mutasi, atau bahkan perubahan kebijakan rekrutmen dapat menjadi penyebab penurunan ini. Pemerintah daerah perlu segera melakukan analisis mendalam dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi penurunan ini dan memastikan kinerja pemerintahan tetap optimal.

Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan jumlah PNS laki-laki sebanyak 11.566 orang, menempati peringkat ke-36 secara nasional. Pertumbuhan PNS di wilayah ini menunjukkan penurunan sebesar 2,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun penurunannya tidak seekstrem beberapa wilayah lain, hal ini tetap memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Sebagai wilayah yang sedang berkembang, Kalimantan Utara membutuhkan sumber daya manusia yang kuat dan kompeten untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah PNS dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara.

Papua Selatan

Papua Selatan menempati peringkat ke-38 se-Indonesia dengan jumlah PNS laki-laki sebanyak 9.429 orang. Wilayah ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,39% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan tertinggi dalam daftar. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya upaya yang berhasil dari pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah dan kualitas aparatur sipil negara. Investasi dalam pelatihan, rekrutmen yang efektif, dan peningkatan kesejahteraan pegawai dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ini. Dengan tren positif ini, Papua Selatan memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.