5% Peserta BPJS Kesehatan Menunggak Iuran pada Agustus 2025

Layanan konsumen & Kesehatan

Premium

Adi Ahdiat 24/10/2025 11:58 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Sampai Agustus 2025, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 281,6 juta orang. Sekitar 5% di antaranya non-aktif karena menunggak iuran.

Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Status Kepesertaan (Agustus 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “5% Peserta BPJS Kesehatan Menunggak Iuran pada Agustus 2025”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Status Kepesertaan (Agustus 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pada Agustus 2025, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan mencapai 281,6 juta orang.

Jumlah peserta yang aktif membayar iuran sampai Agustus 2025 ada sekitar 227,03 juta orang (81% dari total peserta).

Lalu peserta yang non-aktif karena dalam proses mutasi jenis kepesertaan 40,35 juta orang (14%).

Sedangkan peserta yang non-aktif karena menunggak iuran 14,22 juta orang (5%), seperti terlihat pada grafik.

(Baca: Pemanfaatan Layanan BPJS Kesehatan Meningkat pada 2024)

Adapun kini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan dana Rp20 triliun untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan.

"Tadi minta dianggarkan berapa [untuk pemutihan tunggakan], Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden, itu sudah dianggarkan," kata Purbaya, diberitakan Katadata.co.id (23/10/2025).

Merespons rencana ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kriteria peserta yang menerima pemutihan harus objektif.

"Ini harus disegerakan, supaya peserta mandiri kelas III khususnya bisa kembali mendapatkan hak layanan JKN," kata Timboel.

(Baca: Ketahanan Dana BPJS Kesehatan Berkurang sampai Akhir 2024)

Editor : Adi Ahdiat