Daftar Lengkap UMK 2024 Sumatera Utara, Medan Tertinggi

Ketenagakerjaan

Lite

Adi Ahdiat 01/12/2023 15:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Sumatera Utara (2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Daftar Lengkap UMK 2024 Sumatera Utara, Medan Tertinggi

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Sumatera Utara (2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 di wilayahnya.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.15.14.1/15696 Tahun 2023.

UMK 2024 terbesar di Sumatera Utara berada di Kota Medan, yakni Rp3.769.082.

Kemudian angka terendah berada di 11 kabupaten/kota yang nominalnya mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2024, yakni Rp 2.809.915.

Berikut daftar lengkap UMK 2024 di Sumatera Utara, diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah:

Kota Medan: Rp3.769.082
Kab. Deli Serdang: Rp3.505.076
Kab. Batu Bara: Rp3.451.671
Kab. Karo: Rp3.358.951
Kab. Labuhan Batu: Rp3.228.339
Kota Sibolga: Rp3.211.031
Kab. Labuhan Batu Selatan: Rp3.197.168
Kab. Labuhan Batu Utara: Rp3.124.527
Kab. Serdang Bedagai: Rp3.111.250
Kab. Tapanuli Selatan: Rp3.105.469
Kab. Asahan: Rp3.066.580
Kota Tanjungbalai: Rp3.046.579
Kab. Tapanuli Tengah: Rp3.044.435
Kab. Padang Lawas: Rp3.000.855
Kota Padang Sidimpuan: Rp2.974.869
Kab. Toba: Rp2.959.020
Kab. Langkat: Rp2.943.343
Kab. Mandailing Natal: Rp2.911.736
Kab. Simalungun: Rp2.900.330
Kota Binjai: Rp2.887.667
Kab. Tapanuli Utara: Rp2.833.474
Kota Tebing Tinggi: Rp2.822.726
Kab. Dairi: Rp2.809.915
Kab. Nias Selatan: Rp2.809.915
Kab. Humbang Hasundutan: Rp2.809.915
Kab. Samosir: Rp2.809.915
Kab. Nias Utara: Rp2.809.915
Kab. Nias Barat: Rp2.809.915
Kab. Padang Lawas Utara: Rp2.809.915
Kab. Nias: Rp2.809.915
Kab. Pakpak Bharat: Rp2.809.915
Kota Pematang Siantar: Rp2.809.915
Kota Gunung Sitoli: Rp2.809.915

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun (Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 88E).

Kemudian bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, pengupahannya berpedoman pada struktur dan skala upah yang dibuat perusahaan (Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 92).

UU tersebut juga menegaskan, perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum (Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 88E).

Perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara antara 1-4 tahun, dan/atau pidana denda antara Rp100 juta-Rp400 juta (Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 88E).

Namun, UU tersebut memberi pengecualian untuk "usaha mikro" dan "usaha kecil" (Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 90B).

Dengan begitu, perusahaan skala mikro dan kecil kini tak wajib mengikuti aturan upah minimum.

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021, kriteria usaha mikro adalah memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar.

Kemudian kriteria usaha kecil adalah memiliki modal usaha >Rp1 miliar sampai Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan >Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.

(Baca: 1.250 Perusahaan Melanggar UMP, Terbanyak di Jawa Barat)

Editor : Adi Ahdiat