Daftar Lengkap UMK 2024 Jawa Timur, Surabaya Tertinggi

Ketenagakerjaan

Lite

Adi Ahdiat 01/12/2023 12:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur (2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Daftar Lengkap UMK 2024 Jawa Timur, Surabaya Tertinggi

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur (2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 di wilayahnya.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/656/KPTS/013/2023 tertanggal 30 November 2023.

UMK 2024 di Jawa Timur berkisar antara Rp4,7 juta sampai Rp2,17 juta.

Angka tertingginya berada di Kota Surabaya, sedangkan yang terendah di Kab. Situbondo.

Berikut daftar lengkap UMK 2024 di Jawa Timur, diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah:

Kota Surabaya: Rp4.725.479
Kab. Gresik: Rp4.642.031
Kab. Sidoarjo: Rp4.638.582
Kab. Pasuruan: Rp4.635.133
Kab. Mojokerto: Rp4.624.787
Kab. Malang: Rp3.368.275
Kota Malang: Rp3.309.144
Kota Batu: Rp3.155.367
Kota Pasuruan: Rp3.138.838
Kab. Jombang: Rp2.945.544
Kab. Tuban: Rp2.864.225
Kota Mojokerto: Rp2.832.710
Kab. Lamongan: Rp2.828.323
Kab. Probolinggo: Rp2.806.955
Kota Probolinggo: Rp2.701.086
Kab. Jember: Rp2.665.392
Kab. Banyuwangi: Rp2.638.628
Kota Kediri: Rp2.415.362
Kab. Bojonegoro: Rp2.371.016
Kab. Kediri: Rp2.340.668
Kota Blitar: Rp2.330.000
Kab. Tulungagung: Rp2.320.000
Kab. Lumajang: Rp2.281.469
Kota Madiun: Rp2.274.277
Kab. Nganjuk: Rp2.258.455
Kab. Blitar: Rp2.256.050
Kab. Sumenep: Rp2.249.113
Kab. Madiun: Rp2.243.291
Kab. Ngawi: Rp2.241.054
Kab. Bangkalan: Rp2.240.701
Kab. Magetan: Rp2.238.808
Kab. Ponorogo: Rp2.235.311
Kab. Trenggalek: Rp2.223.163
Kab. Pamekasan: Rp2.221.135
Kab. Pacitan: Rp2.199.337
Kab. Bondowoso: Rp2.183.590
Kab. Sampang: Rp2.182.861
Kab. Situbondo: Rp2.172.287

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun (Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 88E).

Kemudian bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, pengupahannya berpedoman pada struktur dan skala upah yang dibuat perusahaan (Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 92).

UU tersebut juga menegaskan, perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum (Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 88E).

Perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara antara 1-4 tahun, dan/atau pidana denda antara Rp100 juta-Rp400 juta (Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 88E).

Namun, UU tersebut memberi pengecualian untuk "usaha mikro" dan "usaha kecil" (Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 90B).

Dengan begitu, perusahaan skala mikro dan kecil kini tak wajib mengikuti aturan upah minimum.

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021, kriteria usaha mikro adalah memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar.

Kemudian kriteria usaha kecil adalah memiliki modal usaha >Rp1 miliar sampai Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan >Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.

(Baca: 1.250 Perusahaan Melanggar UMP, Terbanyak di Jawa Barat)

Editor : Adi Ahdiat