Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), data per 2023, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib jika ditotal untuk 10 provinsi teratas besarnya mencapai Rp230,4 triliun. Nilai dari jumlah 10 provinsi tersebut, proporsinya mencapai 61,78% dari total seluruh provinsi.
DKI Jakarta mencatatkan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tertinggi dengan Rp65.927 miliar. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 0,03% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
(Baca: Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Mukomuko pada 2023)
Menyusul di urutan berikutnya adalah Jawa Timur. Periode yang sama tahun sebelumnya PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini tercatat Rp35.039 miliar.
Selanjutnya, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp26.338 miliar (naik 2,44%), PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Jawa Tengah naik 4,13% menjadi Rp25.944 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan Sumatera Utara dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp18.388 miliar (naik 1,93%)
(Baca: Statistik Penduduk Beragama Katolik di Kep. Bangka Belitung 2019-2024)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi yang mencatatkan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan jumlah tertinggi:
- DKI Jakarta Rp65.927 miliar
- Jawa Timur Rp35.054 miliar
- Jawa Barat Rp26.338 miliar
- Jawa Tengah Rp25.944 miliar
- Sumatera Utara Rp18.388 miliar
- Sulawesi Selatan Rp15.641 miliar
- Aceh Rp12.407 miliar
- Sumatera Selatan Rp11.037 miliar
- Sumatera Barat Rp10.121 miliar
- Nusa Tenggara Timur Rp9.540 miliar