PDRB ADHK sektor jasa pendidikan di Maluku Utara tumbuh 1,85%. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp894 miliar data per 2023. Menurut rekam jejaknya, pertumbuhan tertinggi di provinsi ini sebelumnya pernah terjadi pada 2011 sebesar 7,64%. Adapun dalam enam tahun terakhir, PDRB ADHK sektor jasa pendidikan tercatat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,94%
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: Pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Purwokerto Bulan Januari Naik 0,79%)
Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor jasa pendidikan di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor jasa pendidikan di tanah air.
(Baca: Data BPS 2024, 22,31% Penduduk Kabupaten Agam Masih Anak-Anak)
DKI Jakarta mencatatkan PDRB ADHK sektor jasa pendidikan tertinggi dengan Rp88.809 miliar. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 1,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jawa timur berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor jasa pendidikan di provinsi ini tumbuh 4,92%. Jumlah PDRB ADHK sektor jasa pendidikan di provinsi ini dilaporkan Rp48.872 miliar. Sedangkan untuk statistik tahunan jumlah PDRB ADHK sektor jasa pendidikan terlihat naik 4,92% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak Rp46.579 miliar.
Berikutnya, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor jasa pendidikan Rp48.575 miliar (naik 5,04%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor jasa pendidikan Rp41.952 miliar (naik 5,97%) dan Sulawesi Selatan dengan PDRB ADHK sektor jasa pendidikan Rp21.330 miliar (naik 2,8%)
Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor jasa pendidikan tertinggi pada 2023:
- DKI Jakarta Rp88.809 miliar
- Jawa Timur Rp48.872 miliar
- Jawa Barat Rp48.575 miliar
- Jawa Tengah Rp41.952 miliar
- Sulawesi Selatan Rp21.330 miliar
- Banten Rp14.801 miliar
- Sumatera Utara Rp12.903 miliar
- DI Yogyakarta Rp10.575 miliar
- Sumatera Selatan Rp9.003 miliar
- Bali Rp8.976 miliar