UU Pemilu, Aturan Paling Banyak Diuji MK pada 2023

Politik

Lite

Nabilah Muhamad 12/01/2024 13:21 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Undang-Undang dengan Permohonan Pengujian Terbanyak ke Mahkamah Konstitusi (2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

UU Pemilu, Aturan Paling Banyak Diuji MK pada 2023

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Undang-Undang dengan Permohonan Pengujian Terbanyak ke Mahkamah Konstitusi (2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan, ada 65 Undang-Undang (UU) yang digugat atau dimohonkan pengujiannya ke MK sepanjang 2023.

UU Pemilu menjadi aturan yang paling banyak digugat ke MK pada tahun lalu, yakni 42 kali.

(Baca: Hakim MK Silang Pendapat dalam Putusan Usia Minimum Capres-Cawapres)

Salah satu putusan MK terkait gugatan UU Pemilu yang ramai diperbincangkan publik adalah adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan ini membuka kesempatan bagi putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto, meskipun Gibran belum memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Buntut dari putusan tersebut, hakim konstitusi sekaligus ipar Jokowi, Anwar Usman, dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etika berat.

Undang-undang yang paling banyak diuji berikutnya adalah UU Cipta Kerja, yakni sebanyak 11 kali pada 2023.

Kemudian ada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diuji 7 kali, serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP) sebanyak 6 kali.

Suhartoyo juga mengungkapkan, durasi penyelesaian pengujian undang-undang pada 2023 hanya 52 hari per perkara. Durasinya lebih cepat dibanding 2022 yang mencapai 78 hari per perkara.

Editor : Adi Ahdiat