Nama Bupati Indramayu Lucky Hakim menjadi sorotan setelah melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
Hal tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
>
Dalam pasal 76 disebutkan, kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. Alhasil, Lucky terancam diberhentikan selama tiga bulan.
“Kalau memang ternyata sanksinya adalah saya harus diberhentikan selama tiga bulan, saya harus lakukan itu, saya harus terima itu dengan segala konsekuensinya,” kata Lucky Hakim, dilansir dari Antara, Selasa (8/4/2025).
Meski telah menjalani pemeriksaan di kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Bupati Indramayu itu baru akan dijatuhi sanksi paling lambat 14 hari setelah pemeriksaan dilakukan.
Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Lucky Hakim memiliki kekayaan senilai Rp10,7 miliar pada 2024. Laporan ini disampaikan pada 16 Agustus 2024, saat mencalonkan diri sebagai bupati.
Sebagian besar hartanya berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp13,7 miliar. Ini terdiri dari 8 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Cianjur, Depok, Bekasi, dan Indramayu.
Lalu terdapat kas setara kas sebesar Rp675 juta, harta lainnya Rp600 juta, dan alat transportasi Rp585 juta.
Lucky tercatat memiliki tiga unit mobil berupa Toyota Rush (2012), Toyota Kijang Innova (2013), Peugeot RCZ (2011). Adapun satu unit motor Honda Supra (2003).
Selain itu, kekayaan bupati Indramayu ini berasal dari harta bergerak lainnya senilai Rp433,5 juta dan surat berharga Rp100 juta. Sampai akhir 2024, Lucky dilaporkan memiliki utang sebesar Rp5,38 miliar.
Berikut rincian harta kekayaan Lucky Hakim pada 2024 yang tercatat dalam LHKPN KPK:
- Tanah dan bangunan: Rp13.700.000.000
- Kas dan setara kas: Rp675.000.000
- Harta lainnya: Rp600.000.000
- Transportasi: Rp585.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp433.500.000
- Surat berharga: Rp100.000.000
- Utang: -Rp5.383.861.400
- Total kekayaan: Rp10.709.638.600
(Baca: Harta Raffi Ahmad Rp1 Triliun, Mayoritas Aset Properti)