Awal 2023, Harga Pupuk Urea Global Makin Turun

Materials

Lite

Adi Ahdiat 14/03/2023 15:20 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Harga Pupuk Urea di Pasar Global (Januari 2010-Februari 2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Awal 2023, Harga Pupuk Urea Global Makin Turun

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Harga Pupuk Urea di Pasar Global (Januari 2010-Februari 2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut data Bank Dunia, pada akhir Februari 2023 patokan harga pupuk urea di pasar global mencapai USD 357,5 per ton atau sekitar Rp 5,5 juta per ton (kurs Rp 15.391 per USD).

Harga tersebut lebih murah 19% dibanding Januari 2023 (month-on-month/mom), serta terkontraksi 51% dibanding Februari 2022 (year-on-year/yoy).

Tapi, biarpun tren harganya konsisten menurun sejak Oktober 2022, harga pupuk urea global saat ini masih lebih mahal ketimbang masa awal pandemi seperti terlihat pada grafik.

Harga Pupuk Urea di Indonesia Lebih Murah Berkat Subsidi

Pada 2023 pemerintah Indonesia menyiapkan pupuk urea bersubsidi sebanyak 4,64 juta ton, dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 2.250 per kilogram atau Rp 2,25 juta per ton, jauh lebih murah dari patokan harga global.

Untuk subsidi pupuk tersebut pemerintah menyiapkan anggaran puluhan triliun rupiah per tahun. Namun, menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, hasilnya belum maksimal.

"Anggaran untuk pupuk bersubsidi sekitar Rp 33 triliun setiap tahunnya atau sekitar Rp 330 triliun dalam 10 tahun, tetapi tidak ada dampak terhadap kenaikan produksi pertanian," kata Yeka dalam artikelnya yang bertajuk Temuan dan Saran Ombudsman Untuk Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di situs resmi Ombudsman RI (21/2/2023).

Menurut kajian Ombudsman, ada sejumlah potensi maladministrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia, seperti kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang tidak detail, ketidakakuratan data petani penerima, masalah transparansi penunjukan distributor resmi, sampai pengawasan yang belum efektif.

Ombudsman RI pun menyarankan agar pemerintah mengevaluasi mekanisme subsidi pupuk di semua tahapan.

"Bagaimanapun, kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani, di mana pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani," kata Yeka.

"Sangat penting untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar mampu mendorong optimalisasi hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia," lanjutnya.

(Baca: Penyaluran Pupuk Bersubsidi Terkonsentrasi di Jawa pada 2020)

Editor : Adi Ahdiat