Survei Indikator: Warga Nilai Penyaluran BLT BBM Tidak Tepat Sasaran

Mayoritas publik menilai bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran. Itu berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia pada 2 Oktober 2022. 

Sebanyak 59,8% masyarakat yang menilai bantuan tunai sebagai kompensasi dampak kenaikan harga BBM ini tidak tepat sasaran. Kemudian, 37,6% responden mengatakan BLT sudah tepat sasaran. Sementara, hanya 2.6% yang tidak menjawab atau tidak tahu.

Dalam survei tersebut juga sebagaian besar responden mengaku berhak menerima BLT dari pemerintah setelah kenaikan harga BBM. Sedangkan 27% yang menjawab tidak berhak.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan ada sejumlah hal mendesak yang diminta masyarakat terhadap pemerintah akibat kenaikan harga BBM. Kebanyakan atau 29,5% masyarakat meminta agar menurunkan harga bahan makanan pokok, kemudian 26,7% masyarakat memberikan bantuan sosial bagi warga miskin (sembako, beasiswa dan lainnya), 10% meminta untuk menaikkan upah minimum, 7,4% meminta penyediaan lapangan pekerjaan.

Kemudian, ada sekitar 5,7% meminta penyaluran bantuan langsung tunai, dan 5,1% meminta pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan, serta 3,5% meminta tambahan hibah atau bantuan untuk desa/kelurahan.

Survei dilakukan pada rentang 13-20 September 2022 dengan metode tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

(baca: Target Rampung Akhir Tahun, Realisasi Penyaluran BLT BBM Hampir 100%)