PDRB ADHK sektor angkutan darat di Kalimantan Utara tercatat 5,86%. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp430 miliar data per 2023. Menurut rekam jejaknya, pertumbuhan tertinggi di provinsi ini sebelumnya pernah terjadi pada 2019 sebesar 8,78% dan untuk rata-rata dalam enam tahun terakhir yakni sebesar 5,93%.
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2013-2023)
Rata-rata PDRB ADHK sektor angkutan darat di Indonesia saat ini sebesar Rp9.103 miliar data per 2023. Hanya sebagian kecil saja provinsi, kondisi saat ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
(Baca: Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Periode 2013-2024)
Jawa Barat berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor angkutan darat sebanyak Rp79.032 miliar. Perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 11,26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. DKI jakarta berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor angkutan darat di provinsi ini tumbuh 12,3%. Jumlah PDRB ADHK sektor angkutan darat di provinsi ini dilaporkan Rp39.285 miliar. Sedangkan untuk statistik tahunan jumlah PDRB ADHK sektor angkutan darat terlihat naik 12,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak Rp34.983 miliar.
Berikutnya, PDRB ADHK sektor angkutan darat di Jawa Tengah naik 7,42% menjadi Rp37.287 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Jawa Timur dengan PDRB ADHK sektor angkutan darat Rp24.021 miliar (naik 11,09%) dan Sumatera Barat dengan PDRB ADHK sektor angkutan darat Rp16.805 miliar (naik 5,85%)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor angkutan darat jumlah tertinggi:
- Jawa Barat Rp79.032 miliar
- DKI Jakarta Rp39.285 miliar
- Jawa Tengah Rp37.287 miliar
- Jawa Timur Rp24.021 miliar
- Sumatera Barat Rp16.805 miliar
- Lampung Rp14.864 miliar
- Sumatera Utara Rp14.784 miliar
- Banten Rp13.978 miliar
- Aceh Rp8.828 miliar
- Sulawesi Selatan Rp5.783 miliar