Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 mencapai Rp23,1 triliun pada Februari 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, belanja pemilu tahun ini memuncak pada Januari dan Februari, karena hari pemungutan suara berlangsung pada 14 Februari 2024.
“Oleh karena itu memang front loading terjadi, 60,3% atau dari pagu Rp38,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di kanal YouTube, Senin (25/3/2024).
Ia merinci, realisasi tersebut digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp21,2 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk honorarium badan adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, hingga pengawasan penetapan hasil pemilu.
Kemudian sebesar Rp1,9 triliun dialokasikan untuk 14 kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengamanan pemilu oleh TNI dan Polri, pemenuhan almatsus, pelaksanaan berbagai tahapan pemilu seperti keterbukaan informasi, penanganan pengaduan dan berbagai kelengkapan untuk penyelenggaraan pemilu.
Adapun secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp71,3 triliun untuk periode 2022-2024. Realisasinya pada 2022 dan 2023 masing-masing tercatat sebesar Rp3,1 triliun dan Rp29,9 triliun.
(Baca: Belanja Negara Medio Maret 2024 Bengkak 18% Karena Pemilu)