Sidang Perkara Korupsi Meningkat di Masa Pandemi

Ekonomi & Makro

Lite

Viva Budy Kusnandar 24/05/2022 13:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah perkara serta terdakwa kasus korupsi yang disidangkan pada tahun lalu naik cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah Perkara dan Terdakwa Kasus korupsi (2018-2021)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Sidang Perkara Korupsi Meningkat di Masa Pandemi

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Perkara dan Terdakwa Kasus korupsi (2018-2021)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2021 ada 1.282 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan, dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang.

Angka ini merupakan jumlah perkara yang disidangkan di seluruh tingkat pengadilan, termasuk di level Peninjauan Kembali (PK).

Meski dalam kondisi pandemi, jumlah perkara korupsi yang disidangkan pada 2021 naik cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan perkara juga sudah terjadi sejak awal pandemi tahun 2020, seperti terlihat pada grafik.

"Melihat data di atas, lembaga kekuasan kehakiman terbukti berhasil beradaptasi dengan mengusung konsep persidangan daring. Sehingga proses pemeriksaaan perkara tidak mengalami gangguan yang berarti," tulis ICW dalam laporannya yang dirilis Minggu (22/5/2022).

Dari 1.404 terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun lalu, yang didakwa dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hanya 12 orang. Sedangkan mayoritas terdakwa lainnya didakwa dengan pasal kerugian keuangan negara atau suap-menyuap.

Menurut ICW, fenomena ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum menggunakan pendekatan perampasan aset hasil kejahatan bagi terdakwa korupsi.

"Mestinya, pendekatan penindakan perkara korupsi tidak lagi terpaku dengan memenjarakan pelaku, namun juga menyentuh asset recovery (pengembalian aset negara), salah satunya melalui UU TPPU," jelas ICW.

Editor : Adi Ahdiat