Indeks Jaminan Kesetaraan Gender Indonesia Tergolong Rendah di ASEAN

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 07/03/2023 17:32 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut Bank Dunia, hukum Indonesia belum sepenuhnya menjamin kesetaraan gender di bidang ekonomi, dan cukup tertinggal dibanding negara-negara tetangga.

Indeks Kemampuan Hukum Negara ASEAN dalam Menjamin Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi (2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Indeks Jaminan Kesetaraan Gender Indonesia Tergolong Rendah di ASEAN

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Indeks Kemampuan Hukum Negara ASEAN dalam Menjamin Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi (2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Hukum Indonesia belum sepenuhnya menjamin kesetaraan gender di bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari laporan Women, Business, and the Law 2023 yang dirilis Bank Dunia, Kamis (2/3/2023).

Setiap tahunnya Bank Dunia menilai kemampuan hukum negara-negara dalam menjamin kesetaraan hak ekonomi laki-laki dan perempuan. Penilaian didasarkan pada ada atau tidaknya aturan hukum terkait delapan indikator berikut:

Jaminan kebebasan mobilitas perempuan
Perlindungan perempuan dan kesetaraan di tempat kerja
Kesetaraan upah
Kesetaraan dalam hubungan perkawinan
Kesetaraan dalam pengasuhan anak
Kesetaraan kesempatan berbisnis
Kesetaraan hak kepemilikan aset
Kesetaraan tunjangan pensiun

Bank Dunia kemudian memberi skor 0-100 untuk tiap negara. Skor "0" diartikan sebagai tidak adanya jaminan, sedangkan skor "100" berarti negara telah memberi jaminan penuh.

Dengan sistem penilaian tersebut, Indonesia mendapat skor kumulatif 70,6 pada 2023, membaik dibanding tahun lalu yang masih 64,4.

Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih cukup tertinggal hingga berada di peringkat ke-8 dari 11 negara ASEAN.

Negara ASEAN yang meraih skor tertinggi adalah Laos, sedangkan yang terendah Malaysia seperti terlihat pada grafik.

"Ketika hukum negara membatasi perempuan, gagal melindungi perempuan dari kekerasan, atau mendiskriminasi mereka di tempat kerja, maka perempuan cenderung tidak berpartisipasi penuh dalam ekonomi," kata Bank Dunia dalam laporannya.

"Perekonomian akan menjadi lebih dinamis, kuat, dan tangguh ketika semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dapat berkontribusi dengan setara," lanjutnya.

(Baca: Ini Progres Hukum Kesetaraan Gender Indonesia menurut Bank Dunia)

Editor : Adi Ahdiat