Ekonomi & Makro

Lite

Perbandingan Kekayaan Wakil Rakyat dan Rakyat Indonesia

Adi Ahdiat 23/04/2026 16:36 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut temuan Celios, rata-rata kekayaan anggota DPR-DPD bisa puluhan sampai ratusan kali lipat lebih besar dibanding rakyatnya.

Rata-Rata Kekayaan Anggota DPR-DPD dan Penduduk Indonesia Berdasarkan Daerah Pemilihan (2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Perbandingan Kekayaan Wakil Rakyat dan Rakyat Indonesia

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Rata-Rata Kekayaan Anggota DPR-DPD dan Penduduk Indonesia Berdasarkan Daerah Pemilihan (2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Para wakil rakyat, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR-DPD), umumnya jauh lebih kaya dibanding rakyatnya.

Hal ini terlihat dari laporan Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios).

Menurut Celios, ketimpangan kekayaan paling ekstrem antara elite politik dan warga tercatat di Gorontalo.

Pada 2025, rata-rata kekayaan anggota DPR-DPD di Gorontalo mencapai Rp222 miliar, sedangkan rata-rata kekayaan warga setempat Rp274 juta.

Dengan begitu, rata-rata kekayaan wakil rakyat di Gorontalo sekitar 810 kali lipat lebih besar dibanding warganya.

Hal serupa terjadi di provinsi-provinsi lain, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.

"Jika kita lihat di hampir semua provinsi, polanya sama, kekayaan wakil rakyat ratusan kali lipat dibanding masyarakat yang mereka wakili," kata Celios.

"Artinya, mereka yang duduk di parlemen bukan representasi rakyat biasa, tapi representasi kelas super-kaya," lanjutnya.

Celios menyatakan, kondisi ketimpangan ini tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran hukum, tapi mencerminkan struktur elite politik di Indonesia.

"Ketika pengambil kebijakan didominasi oleh kelompok ekonomi yang sangat mapan, muncul pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat luas," kata mereka.

(Baca: Perbandingan Harta Orang Super-Kaya dan Warga Biasa di Indonesia)

Editor : Adi Ahdiat