Realisasi Belanja Perpajakan Tembus Rp530 Triliun pada 2025, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, estimasi belanja perpajakan sepanjang 2025 mencapai Rp530,3 triliun. Angkanya tumbuh 2,23% dari realisasi tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, besarnya belanja ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah dalam memberikan pembebasan maupun keringanan pajak bagi sektor-sektor strategis dan masyarakat. 

"Artinya, Direktorat Jenderal Pajak mengaplikasikan aturan-aturan yang harusnya bayar pajak tapi diberi pembebasan," kata Suahasil dalam APBN KiTa, Kamus (8/1/2026).

(Baca: APBN RI Defisit Rp695 T sepanjang 2025, Sentuh 2,92% dari PDB) 

Ia merinci, belanja perpajakan digunakan untuk pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan makanan senilai Rp77,3 triliun. 

Lalu insentif untuk mendukung UMKM sebesar Rp96,4 triliun, sektor transportasi Rp39,7 triliun, sektor pendidikan Rp25,3 triliun, dan sektor kesehatan Rp15,1 triliun. 

Selain itu, belanja pajak juga digunakan untuk memberikan tax holiday dan tax allowance sebagai upaya mendorong investasi dengan nilai Rp7,1 triliun. 

Jika dilihat berdasarkan kategori penerima manfaat, mayoritas atau 55,2% belanja perpajakan disalurkan untuk rumah tangga. 

Kemudian diterima oleh UMKM 18,2%, iklim investasi (15,9%), dan dunia bisnis (10,7%). 

(Baca: Pajak Neto RI Sentuh Rp1.634 T per November 2025, Ini Setoran Bulanannya)