DJP Kantongi Tambahan Pajak Rp1,75 T dari Satgas PKH, November 2025

Ekonomi & Makro

Lite

Nabilah Muhamad 26/11/2025 20:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

DJP Kemenkeu melaporkan, per 21 November 2025 pemerintah mendapat tambahan penerimaan pajak sebesar Rp1,75 triliun berkat Satgas PKH.

Rincian Tambahan Penerimaan Pajak dari Satgas PKH Kementerian Keuangan (21 November 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

DJP Kantongi Tambahan Pajak Rp1,75 T dari Satgas PKH, November 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Rincian Tambahan Penerimaan Pajak dari Satgas PKH Kementerian Keuangan (21 November 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga 21 November 2025, pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp1,75 triliun dari hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

"Total dampak dari Satgas PKH bulanan, di luar penerimaan dan kegiatan rutin sekitar Rp1,75 triliun," kata Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025).

Ia menjelaskan, penambahan ini sejalan dengan kenaikan kepatuhan pembayaran pajak sebesar 20,22% pada 2025.

Berdasarkan posnya, tambahan penerimaan ini paling besar disumbangkan dari percepatan pelunasan utang pajak yang menyumbang Rp1,61 triliun.

Lalu, melalui kegiatan pengawasan pajak sebesar Rp138,39 miliar dan pemeriksaan PBB-P5L senilai Rp18 juta.

Sebagai informasi, terdapat tiga unit Kemenkeu yang turut bertugas dalam Satgas PKH, yaitu DJP, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).

Bimo menjelaskan, Satgas PKH berperan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak. Ini dilakukan dengan cara inventarisasi dan optimalisasi pajak atas pemanfaatan lahan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lainnya di kawasan hutan.

(Baca: Pajak Bersih RI Turun 3,85% per Oktober 2025, Ini Tren Bulanannya)

Editor : Erlina Fury Santika