Transfer ke Daerah RI Tembus Rp571,5 T hingga Agustus 2025

Ekonomi & Makro

Lite

Erlina Fury Santika 25/09/2025 14:56 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Kemenkeu melaporkan, kucuran anggaran ke daerah atau transfer ke daerah tembus Rp571,5 triliun hingga akhir Agustus 2025. Tumbuh 1,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Transfer ke Daerah dalam APBN per Agustus (2021-2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Transfer ke Daerah RI Tembus Rp571,5 T hingga Agustus 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Realisasi Transfer ke Daerah dalam APBN per Agustus (2021-2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi transfer ke daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp571,5 triliun hingga Agustus 2025.

Nilai tersebut tumbuh 1,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp562,1 triliun. Kucuran pada Agustus 2025 juga sudah mencakup 62,1% dari pagu APBN tahun ini.

Kendati tergolong tumbuh secara nilai transfer, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara tetap memberi catatan bahwa belanja daerah melalui APBD masih terkontraksi hingga 14,1%.

Dia merincikan, belanja pegawai sampai akhir Agustus 2025 sebesar Rp281 triliun (-1,5%); belanja barang dan jasa Rp170,1 triliun (-10,6%); belanja modal Rp44,9 triliun (-32,6%); dan belanja lainnya Rp128,4 triliun (-30,7%).

(Baca: Rp233,1 T Dana Pemda Masih Terparkir di Perbankan per Akhir Agustus 2025)

"Memang pada tahun 2025 ini ada pergantian kepemimpinan daerah, banyak bupati, wali kota, gubernur baru. Bisa jadi ini ada perlambatan karena pergantian kepemimpinan, juga ada karena kebijakan pencadangan yang kita keluarkan lewat Inpres 1/2025," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/9/2025).

Namun, dia menyebut TKD masih sesuai dengan pemenuhan syarat salur, angkanya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. "Karena itu, kami berharap pemerintah daerah akan belanja lebih cepat di dalam sisa waktu tiga bulan ke depan," kata Suahasil.

(Baca: Belanja Negara Bengkak, APBN Defisit Rp321 Triliun pada Agustus 2025)

Editor : Erlina Fury Santika