Ada 428 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dua Dekade Terakhir

Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka telah menindak 1.709 kasus korupsi sejak 2004 hingga 11 Agustus 2025.

Dari jumlah tersebut, 25% atau 428 kasus di antaranya masuk kategori korupsi pengadaan barang dan jasa.

Dalam dua dekade terakhir, penindakan kasus korupsi pengadaan oleh KPK paling banyak tercatat pada 2023 dan 2024, seperti terlihat pada grafik.

Adapun menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), tahun ini ada program baru Presiden Prabowo yang rawan korupsi pengadaan, yaitu program distribusi 330 ribu unit smart TV untuk sekolah-sekolah di Indonesia.

Pasalnya, menurut Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah, pengadaan smart TV itu dilakukan melalui skema penunjukan langsung, bukan melalui tender atau proses lelang.

"Salah satu hal yang menjadi catatan kritis ICW terhadap pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengadaan TV ini adalah mekanisme penunjukan langsung," ujar Wana, disiarkan KBR.id, Kamis (18/9/2025).

"Dalam catatan ICW, misalkan, sepanjang 5 tahun terakhir itu kasus korupsi terkait pengadaan lebih dari 1.000 laptop, dan nilai kerugian negara itu triliunan rupiah. Kebanyakan kasus di dalam pengadaan itu berkaitan dengan tender. Kalau kita bicara tentang tender saja dikorupsi, lalu bagaimana jika ditunjuk langsung?," katanya.

(Baca: KPK Tetapkan Gratifikasi yang Jadi Milik Negara Rp1,78 M Semester I 2025)