Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9,1 Kuadriliun pada Kuartal I 2025

Berdasarkan data Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, nilai total utang pemerintah pusat secara bruto (gross) mencapai Rp9,1 kuadriliun pada kuartal I 2025.

Utangnya bertambah Rp294,77 triliun atau naik 3,34% dibanding posisi akhir 2024.

(Baca: 19% Belanja Pemerintah Pusat untuk Bayar Bunga Utang pada 2026)

Pada kuartal I 2025, utang pemerintah menurut jenisnya terdiri atas:

• Surat utang: Rp7,97 kuadriliun
• Pinjaman: Rp1,14 kuadriliun

Kemudian menurut jenis mata uang, utang pemerintah terdiri atas:

• Mata uang lokal: Rp6,46 kuadriliun (70,97%)
• Mata uang asing: Rp2,64 kuadriliun (29,03%)

Berdasarkan tempat tinggal pemegang surat utang/pemberi pinjaman, utangnya terdiri atas:

• Nilai surat utang/pinjaman domestik: Rp5,68 kuadriliun (62,37%)
• Nila surat utang/pinjaman luar negeri: Rp3,43 kuadriliun (37,63%)

Sedangkan menurut jatuh tempo, utang pemerintah terdiri atas:

• Utang jangka pendek: Rp78,88 triliun (0,87%)
• Utang jangka panjang: Rp9,03 kuadriliun (99,13%)

Seluruh utang ini dimiliki oleh pemerintah pusat Indonesia, terdiri dari instrumen utang yang bersumber dari pinjaman kreditur bilateral/multilateral, utang komersial, credit supplier, dan pinjaman dalam negeri.

Utang ini juga mencakup instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri, yang dimiliki oleh penduduk maupun bukan penduduk, tapi tidak termasuk utang lain-lain.

(Baca: Pembiayaan Utang dalam RAPBN 2026 Meningkat)