Pemerintah mengalokasikan biaya pendidikan mencapai Rp757,8 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran ini naik 9,8% dari outlook 2025 yang sebesar Rp690,1 triliun.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% (dari total anggaran belanja), sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).
Sebagian anggaran tersebut atau Rp178,7 triliun akan digunakan untuk kesejahteraan guru dan dosen. Sedangkan program seperti Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan peningkatan fasilitas pendidikan mendapat porsi sekitar Rp150,1 triliun
Berikut realisasi dan proyeksi belanja pendidikan dari tahun ke tahun:
- 2016: Rp370,8 triliun
- 2017: Rp406,1 triliun
- 2018: Rp431,7 triliun
- 2019: Rp460,3 triliun
- 2020: Rp473,7 triliun
- 2021: Rp479,6 triliun
- 2022: Rp480,3 triliun
- 2023: Rp513,4 triliun
- 2024: Rp569,1 triliun
- 2025 (outlook): Rp690,1 triliun
- 2026 (RAPBN): Rp757,8 triliun.
Adapun sejumlah program prioritas pemerintah pada bidang pendidikan termasuk:
- Peningkatan akses pendidikan yang merata melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
- Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat
- Percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya
- Peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja, melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Keunggulan
- Mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.
(Baca: Anggaran Kesehatan RI Rp244 T dalam RAPBN 2026, Naik 15%)