Kejagung Usul Tambahan Anggaran 2026 Rp18,53 Triliun, Ini Alokasinya

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp18,53 triliun. 

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif Kejagung 2026 senilai Rp8,97 triliun. Maka, penambahan anggaran itu mengubah totalnya menjadi Rp27,49 triliun.

Usulan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, R Narendra Jatna, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Senin (7/7/2025).

Pagu anggaran 2026 tercatat turun dari alokasi anggaran 2025 yang mencapai Rp24,28 triliun.

Dalam pagu 2026 yang telah disepakati sebesar Rp8,97 triliun, sebanyak Rp8,62 triliun untuk program dukungan manajemen dan Rp347,92 miliar untuk program penegakan hukum dan pelayanan hukum.

Sementara itu, Narendra mengatakan, dari usulan tambahan anggaran Rp18,53 triliun, Rp16,68 triliun akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan Rp1,85 triliun untuk program penegakan hukum dan pelayanan hukum.

Usulan tambahan anggaran tersebut juga telah disampaikan secara resmi melalui Surat Jaksa Agung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 10 Juni 2025.

Adapun dalam rapat kerja bersama ini, Komisi III DPR menerima dan menyetujui pagu indikatif 2026 Kejagung yang sekitar Rp8,97 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan Rp18,53 triliun, sehingga anggaran Kejagung 2026 menjadi Rp27,49 triliun.

(Baca: Warga Lebih Percaya Pemberantasan Korupsi oleh Kejagung daripada KPK)