Kontribusi Belanja Pegawai Pemerintah terhadap PDB Menyusut 2018-2023

Ekonomi & Makro

Premium

Adi Ahdiat 21/10/2024 14:50 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut data BPS, nilai belanja kompensasi pegawai pemerintah (PNS/TNI/Polri) terus meningkat selama periode 2018-2023. Tapi, kontribusinya terhadap PDB menyusut.

Nilai Belanja Kompensasi Pegawai Pemerintah/PNS/TNI/Polri dan Kontribusinya terhadap PDB Indonesia (2018-2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Kontribusi Belanja Pegawai Pemerintah terhadap PDB Menyusut 2018-2023”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Nilai Belanja Kompensasi Pegawai Pemerintah/PNS/TNI/Polri dan Kontribusinya terhadap PDB Indonesia (2018-2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Nilai belanja kompensasi pegawai pemerintah (PNS/TNI/Polri) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) menyusut.

Hal ini tercatat dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2018-2023.

BPS menghitung nilai kompensasi pegawai pemerintah dari seluruh akun realisasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditambah belanja gaji dan tunjangan pegawai yang berasal dari belanja barang.

Nilai kompensasi pegawai pemerintah ini mencakup:

Upah gaji dan tunjangan PNS/TNI/Polri (termasuk tunjangan liburan, tunjangan ketidakhadiran karena sakit, tunjangan biaya hidup, dll);
Honorarium/lembur/vakasi/tunjangan khusus (termasuk beras, gula, lauk-pauk, pakaian seragam, perumahan, dll); dan
Kontribusi sosial (termasuk iuran untuk bantuan pensiun, bantuan keluarga, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dll).

Pada 2018 nilai belanja kompensasi pegawai pemerintah mencapai Rp767 triliun, setara 5,17% dari nilai total PDB harga berlaku saat itu.

Kemudian nilai belanjanya berangsur-angsur naik hingga menjadi Rp889 triliun pada 2023. Namun, kontribusinya terhadap PDB turun menjadi 4,25%.

"Meskipun peranan kompensasi pegawai pemerintahan dalam menciptakan nilai tambah bruto atau PDB nasional belum cukup besar, belanja pegawai merupakan salah satu jenis belanja yang memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah," kata BPS dalam laporannya.

(Baca: Utang Pemerintah untuk Biayai APBN Naik 40% pada 2025)

Editor : Adi Ahdiat