Berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), terdapat 74 laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Bendahara Umum Negara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016. Jumlah ini mencapai 84 persen dari total laporan keuangan K/L, yang berarti membaik dari tahun sebelumnya hanya 65 persen.
Dengan hasil tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2016 mendapat opini WTP. Ini merupakan pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir. Sayang, hasil positif ini ternoda oleh kejadian operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pegawai BPK pada Jumat (26/5). OTT ini terkait suap atas pemberian opini WTP pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sementara delapan K/L mendapat opini dari BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kedelapan K/L tersebut antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana. Selain itu, terdapat enam K/L yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer, yaitu antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta TVRI.