Sejak awal tahun sampai 25 Oktober 2022, pemerintah sudah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total nilai akad Rp293,66 triliun dan jumlah debitur sekitar 7 juta orang.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, provinsi yang paling banyak menerima KUR tahun ini adalah Jawa Tengah dengan nilai akad sekitar Rp54,98 triliun.
Penyaluran KUR terbesar berikutnya masuk ke Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan dengan rincian nilai akad seperti terlihat pada grafik.
Jika digabungkan, lima provinsi di atas memegang sekitar 61% dari total nilai akad penyaluran KUR nasional periode Januari-Oktober 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penyaluran KUR memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"(Penyaluran KUR) yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB), menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada triwulan I-2022," kata Airlangga dalam siaran persnya, Jumat (22/7/2022).
"KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru, yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," lanjut Airlangga.
Di kesempatan terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan pemerintah bakal menaikkan lagi plafon KUR dari Rp373 triliun pada 2022 menjadi Rp460 triliun pada 2023.
"(Penaikan plafon) ini sudah pasti dan ditetapkan. Ini semakin besar jumlahnya," kata Teten, dilansir Bisnis.com, Kamis (6/10/2022).
"Dengan jumlah KUR yang lebih besar, kami akan mengembangan bisnis model juga, misalkan UMKM yang sudah masuk ke klaster Blibli atau Ranch Market, ini bisa memakai KUR Klaster dengan plafon sampai Rp500 juta per orang," lanjutnya.
"Konsep serta kebijakan sudah ada, tapi kebijakan nggak punya kaki sendiri, mesti piloting dulu. Saya sudah bikin piloting banyak sekali dan akan di-launching pada November," pungkas Teten.
(Baca: Ini Provinsi dengan Inklusi Keuangan Terbaik Nasional)