Bulan Terakhir Pengampunan Pajak, Setoran Peserta Naik Drastis

Ekonomi & Makro

Lite

Dzulfiqar Fathur Rahman 28/06/2022 17:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Realisasi pajak penghasilan dari program pengungkapan sukarela melonjak ke Rp18,6 triliun pada tiga minggu pertama Juni, menurut Kementerian Keuangan

Setoran Pajak Penghasilan dari Peserta Program Pengungkapan Sukarela (Januari–Juni 2022*)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Bulan Terakhir Pengampunan Pajak, Setoran Peserta Naik Drastis

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Setoran Pajak Penghasilan dari Peserta Program Pengungkapan Sukarela (Januari–Juni 2022*)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dikumpulkan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) meningkat drastis pada Juni 2022.

Sepanjang tiga pekan pertama Juni 2022 realisasi setoran PPh dari peserta PPS mencapai Rp18,6 triliun, tertinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya seperti terlihat pada grafik.

Adapun PPS tahun ini sudah dibuka sejak 1 Januari dan akan ditutup pada 30 Juni 2022 mendatang.

Menurut data Kemenkeu, sampai 28 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, PPS sudah diikuti oleh sekitar 160 ribu wajib pajak dengan total nilai harta bersih yang diungkap sebesar Rp390,15 triliun.

Secara keseluruhan, PPh yang berhasil dikumpulkan dari program ini sampai 28 Juni 2022 pukul 08.00 WIB sudah mencapai Rp39,54 triliun.

Menurut keterangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, seluruh wajib pajak yang mengikuti program PPS akan terbebas dari sanksi administratif.

Peserta PPS juga mendapat perlindungan sehingga data harta yang diungkapnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana.

"PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (automatic exchange of information/AEOI) dan data instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang dimiliki DJP,” jelas DJP Kemenkeu dalam situs resminya.

Editor : Adi Ahdiat