Israel menyatakan perang dengan kelompok militan Palestina, Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah (Hamas), pada Minggu (8/10/2023).
Pernyataan perang itu muncul setelah Hamas menghujani wilayah Israel dengan roket pada Sabtu dini hari waktu setempat (7/10/2023).
Israel pun membombardir wilayah kekuasaan Hamas mulai Minggu malam (8/10/2023). The Times of Israel mengumumkan, Angkatan Udara Israel terus menggempur Gaza dengan serangan udara.
Menurut laporan Maram Humaid, jurnalis Al Jazeera yang berdomisili di Palestina, serangan balasan dari Israel itu belum berhenti hingga sekarang.
"Malam ketiga pemboman tanpa henti di Gaza, saya, bayi laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki, keponakan, dan orang tua saya berkumpul bersama di rumah, tidak tidur dalam kegelapan, mendengarkan suara-suara kota kami dibom dan rakyat kami dimusnahkan," kata Maram Humaid, disiarkan Al Jazeera, Selasa (10/10/2023).
(Baca: Daftar Negara Pemasok Senjata untuk Israel, AS Teratas)
Sampai saat ini belum ada data pasti tentang seberapa besar kekuatan militer pihak-pihak yang sedang berperang itu.
Namun, jika dilihat dari anggaran belanjanya, kekuatan perang Israel tergolong besar di kawasan Timur Tengah, bahkan di skala global.
Menurut data yang dihimpun Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada 2022 pemerintah Israel mengucurkan dana sekitar US$23 miliar untuk belanja militer.
Angka itu menjadikan Israel sebagai negara dengan belanja militer terbesar ke-2 di Timur Tengah dan peringkat ke-15 dunia.
Di kawasan Timur Tengah, Israel hanya kalah dari Arab Saudi yang belanja militernya mencapai US$75 miliar pada periode sama.
Di sisi lain, Palestina tidak tercatat memiliki belanja militer sama sekali.
"Akibat tuntutan Israel terkait demiliterisasi Palestina, negara Palestina tidak memiliki tentara formal, angkatan udara, angkatan laut, senjata berat, atau peralatan militer canggih," kata Transparency International dalam laporan Government Defence Integrity Index 2020.
"Meski kelompok Hamas menyelundupkan senjata dan rudal melalui Iran, Suriah, dan Sudan, hal itu harus dibedakan dari belanja militer formal," lanjutnya.
Adapun menurut Transparency International, negara Palestina hanya menerima bantuan keamanan dari mitra internasional, tidak memiliki Kementerian Pertahanan sendiri, apalagi fasilitas untuk berperang.
(Baca: Konflik Palestina-Israel Pecah Lagi, Ini Jumlah Korban Jiwa 16 Tahun Terakhir)