Korban Kekuatan Eksesif dan Kekerasan Aparat Selama 1 Tahun Prabowo-Gibran

Amnesty International Indonesia mengatakan, kondisi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan karena maraknya kebijakan, tindakan, dan praktik otoriter.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak memberikan kemajuan berarti untuk HAM, baik bebas dari rasa takut maupun dari rasa kekurangan.

“Sebaliknya, terjadi erosi terparah sepanjang masa reformasi. Kebijakan yang pada masa pemerintahan lalu melanggar hak asasi justru berlanjut. Polanya sama, tanpa partisipasi aktif warga,” ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Pada aspek hak-hak sipil dan politik, Amnesty mencatat setahun terakhir ada 5.538 orang yang menjadi korban penggunaan kekuatan eksesif dan kekerasan aparat lainnya.

Para korban berjatuhan saat memprotes pengesahan Undang-Undang TNI Maret 2025, menuntut kesejahteraan buruh Mei 2025, dan menolak kenaikan tunjangan DPR Agustus 2025. Adapun rinciannya sebagai berikut:

• Penangkapan: 4.453 korban
• Kekerasan fisik: 744 korban
• Penggunaan water canon dan gas air mata: 341 korban.

Usman juga menyampaikan, setelah demonstrasi Agustus 2025, ada 12 aktivis ditahan sebagai tersangka penghasutan dan dua orang dilaporkan masih hilang.

Di samping itu, ia menilai negara tidak serius mengusut jatuhnya 10 korban jiwa saat unjuk rasa Agustus lalu.

“Tim Gabungan Pencari Fakta juga batal dibentuk. Padahal itu amat penting untuk membongkar aktor yang paling bertanggungjawab. Komite Reformasi Polri juga menguap,” kata Usman.

(Baca: Penilaian Kinerja Prabowo-Gibran, Bidang Penciptaan Lapangan Kerja Terendah)