Banyak Aduan ke Komnas HAM, Mayoritas Masalah Kesejahteraan dan Keadilan

Pada Januari-Mei 2025, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 1.107 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

Aduan paling banyak terkait masalah hak atas kesejahteraan dan hak memperoleh keadilan. Jika digabung, jumlahnya mencapai 715 aduan, setara 65% dari total aduan yang masuk.

Berikut daftar lengkap aduan yang diterima Komnas HAM periode Januari-Mei 2025 berdasarkan klasifikasi hak:

• Hak atas kesejahteraan: 405 aduan
• Hak memperoleh keadilan: 310 aduan
• Hak atas rasa aman: 104 aduan
• Hak untuk hidup: 52 aduan
• Hak perempuan: 32 aduan
• Hak anak: 28 aduan
• Hak atas kebebasan pribadi: 22 aduan
• Hak turut serta dalam pemerintahan: 12 aduan
• Hak mengembangkan diri: 7 aduan
• Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan: 3 aduan
• Tanpa keterangan hak: 132 aduan

Selama periode Januari-Mei 2025, pihak yang paling banyak mengajukan aduan adalah kantor pengacara/advokat/lembaga bantuan hukum (296 aduan).

Berikutnya ada kelompok anak-anak (162 aduan), individu/orang-seorang (134 aduan), individu fakir miskin (68 aduan), dan organisasi (64 aduan).

Jika diklasifikasikan berdasarkan korban, sebagian besar korbannya adalah individu.

Berikut 5 aduan terbanyak berdasarkan klasifikasi korban pada Januari-Mei 2025:

1. Individu/orang-seorang: 447 aduan
2. Kelompok masyarakat: 276 aduan
3. Individu perempuan: 103 aduan
4. Individu pekerja/profesi: 59 aduan
5. Kelompok pekerja: 45 aduan

Kemudian pihak yang paling banyak diadukan adalah lembaga negara, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Berikut 5 pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM pada Januari-Mei 2025:

1. Polri: 295 aduan
2. Korporasi: 182 aduan
3. Individu/orang-seorang: 135 aduan
4. Pemerintah daerah: 116 aduan
5. Pemerintah pusat (kementerian): 68 aduan

(Baca: Kekerasan yang Dilakukan Anggota Polri, Mayoritas Penembakan)