Kekerasan Polri terhadap Kebebasan Sipil, Mahasiswa Korban Utama

Demografi

Lite

Nabilah Muhamad 01/07/2025 17:50 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut pantauan Kontras, sepanjang Juli 2024-Juni 2025, ada berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap kebebasan sipil. Korban utamanya adalah mahasiswa.

Jumlah Korban Kekerasan Polri terhadap Kebebasan Sipil (Juli 2024-Juni 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Kekerasan Polri terhadap Kebebasan Sipil, Mahasiswa Korban Utama

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Korban Kekerasan Polri terhadap Kebebasan Sipil (Juli 2024-Juni 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut pantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dalam setahun belakangan ada berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap kebebasan sipil.

Kekerasan tersebut berupa pembubaran paksa aksi unjuk rasa dan penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi.

Sepanjang Juli 2024-Juni 2025, tindakan kekerasan Polri terhadap kebebasan sipil telah menimbulkan 1.020 korban.

Korban paling banyak berstatus mahasiswa, dengan 408 orang menjadi korban penangkapan dan 318 orang di antaranya luka-luka.

Ada pula korban dari kalangan warga non-kriminal, siswa, aktivis HAM, paramedis, petani, hingga jurnalis dengan jumlah seperti terlihat pada grafik.

"Hal tersebut tentu tidak dapat dilihat hanya sebatas angka statistik, melainkan sebuah bentuk regresi yang masif dan bentuk ketidakseriusan negara dalam menjalankan instrumen hukum dan penghormatan nilai-nilai HAM dan demokrasi," tulis Kontras dalam Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara 2025.

"Secara normatif, perlindungan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang bermuatan kritik kepada negara dijamin melalui konstitusi UUD NRI 1945. Pasal 28E ayat (3) konstitusi telah menegaskan bahwa 'setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'," lanjutnya.

Kontras menghimpun data ini dari pemberitaan media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers; pendampingan kasus yang ditangani Kontras sebagai lembaga advokasi HAM; jaringan lokal Kontras; serta Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

(Baca: Kekerasan yang Dilakukan Anggota Polri, Mayoritas Penembakan)

Editor : Adi Ahdiat