Ini Luas Wilayah IKN yang Dikepung Area Pertambangan

Demografi

Lite

Erlina F. Santika 09/08/2023 09:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Luas Wilayah IKN yang Dikelilingi Area Pertambangan (Juli 2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ini Luas Wilayah IKN yang Dikepung Area Pertambangan

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Luas Wilayah IKN yang Dikelilingi Area Pertambangan (Juli 2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat adanya kawasan pertambangan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Data dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 301.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batu Bara Nasional 2022-2027 disebutkan, luas wilayah IKN yang dikelilingi area pertambangan adalah 59.874 hektare pada pendataan Juli 2022.

Rinciannya, area tambang seluas 22.071 hektare berada di Kawasan IKN (KIKN) dan 37.803 hektare di Kawasan Pusat IKN (KPIKN).

Dalam periode pendataan yang sama pun terdapat 63 izin pertambangan aktif pada wilayah IKN. Berikut rinciannya:

1 PKP2B (PT Singlurus Pratama);
1 IUPK (PT Multi Harapan Utama);
42 IUP komoditas batu bara; dan
19 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Di satu sisi, Kementerian ESDM menyebut rehabilitasi lahan dan lubang pascatambang pada wilayah IKN menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan IKN.

"(Rehabilitasi ini) demi menjamin ketercapaian Key Performance Index (KPI) luas kawasan hijau di IKN, menjadi sumber energi terbarukan, dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal," tulis Kementerian ESDM dalam beleid tersebut.

Editor : Erlina F. Santika