Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Jawa Timur pada Juni 2025 tumbuh 1,57% menjadi Rp3.781,22 miliar. Sebelumnya menurut rekam jejak 31 tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di Jawa Timur pernah terjadi pada September 2021 dengan pertumbuhan sebesar 8,43% dan untuk rata-rata dalam enam tahun terakhir yakni sebesar 1,72%.
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: PDRB ADHK Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Periode 2013-2024)
Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di tanah air.
DKI Jakarta berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak Rp12,76 triliun. Perkembangan data kuartalan di wilayah ini naik 2,97% dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya.
(Baca: PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kalimantan Selatan | 2024)
Menyusul di urutan berikutnya adalah Jawa Barat. Periode yang sama kuartal sebelumnya PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di provinsi ini tercatat Rp3.719,22 miliar.
Selanjutnya, Jawa Timur dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp3.781,22 miliar (naik 4,6%), PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Jawa Tengah naik 5,03% menjadi Rp2.886,96 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya dan Sulawesi Selatan dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp2.758,16 miliar (naik 4,89%)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial jumlah tertinggi:
- DKI Jakarta Rp12,76 triliun
- Jawa Barat Rp4.117,58 miliar
- Jawa Timur Rp3.781,22 miliar
- Jawa Tengah Rp2.886,96 miliar
- Sulawesi Selatan Rp2.758,16 miliar
- Banten Rp2.023,89 miliar
- Sumatera Utara Rp1.562,59 miliar
- Sulawesi Utara Rp1.416,69 miliar
- Aceh Rp1.322,75 miliar
- Kalimantan Timur Rp1.230,85 miliar