Apakah Publik Puas Atas Kinerja Polisi Mengusut Kasus Firli Bahuri?

Politik
1
Cindy Mutia Annur 25/01/2024 09:59 WIB
Persepsi Publik Terhadap Kinerja Polri dalam Mengusut Kasus Firli Bahuri (Desember-Januari 2024)
databoks logo
  • A Font Kecil
  • A Font Sedang
  • A Font Besar

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik puas atas kinerja Polri dalam mengusut kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Survei itu menunjukkan, sebanyak 61,1% responden menyatakan puas atas kinerja Polri. Rinciannya, 6,7% sangat puas dan 54,4% responden mengaku cukup puas.

Meski begitu, masih ada 32,9% responden yang mengaku tak puas dengan kinerja Polri dalam mengusut kasus Firli. Rinciannya, ada 28,1% responden yang menyatakan kurang puas, 4,8% tidak puas sama sekali. Sisanya, ada 6% responden yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ) menjawab pertanyaan survei.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, persentase yang kurang puas itu terbilang tinggi.

"Artinya, ini bukan jumlah (persentase) yang kecil buat kepolisian," kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara online di Youtube Indikator Politik Indonesia, Selasa (23/1/2024).

Menurut Burhanuddin, publik meragukan kinerja Polri dalam menangani kasus Firli, sehingga perlu keterbukaan jajaran kepolisian terkait apa yang sudah mereka dapatkan dan mereka lakukan.

“Polri perlu lebih menjelaskan apa yang sudah dilakukan, seberapa terang benderang bukti yang mereka kumpulkan supaya keraguan publik bisa ditepis,” kata Burhanuddin.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertahnian Syahrul Yasin Limpo. Firli diduga memeras politikus Partai Nasdem itu atas perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Adapun survei ini melibatkan 1.200 responden berumur 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling.

Kemudian, Indikator Politik Indonesia melakukan oversample di 13 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Dengan asumsi metode stratified random sampling, ukuran total sample sebanyak 4.560 responden. 

Pengambilan data dilakukan pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face) oleh pewawancara yang terlatih. Tingkat kesalahan survei (margin of error) sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

(Baca: Gaji Ketua KPK Firli Bahuri Nyaris Sentuh Rp100 Juta per Bulan, Ini Komponennya)

Data Populer
Lihat Semua