Ini Lembaga Pemerintah Paling Boros pada Semester I 2023

Ekonomi & Makro

Lite

Nabilah Muhamad 06/12/2023 18:23 WIB

URL telah disalin

Memuat...

BPK melaporkan, terdapat pemborosan atau ketidakhematan lembaga pemerintah senilai Rp222,29 miliar pada semester I 2023, mayoritasnya dari BUMN dan badan lainnya.

Nilai Ketidakhematan Lembaga Pemerintah menurut Temuan BPK (Semester I 2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ini Lembaga Pemerintah Paling Boros pada Semester I 2023

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Nilai Ketidakhematan Lembaga Pemerintah menurut Temuan BPK (Semester I 2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melaporkan, terdapat pemborosan atau ketidakhematan di lembaga pemerintahan senilai Rp222,29 miliar pada semester I 2023.

Temuan ini tercantum dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 yang dirilis 5 Desember 2023.

BPK merinci, total pemborosan tersebut berasal dari 7 permasalahan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD, serta BUMN dan badan lainnya.

Jika ditinjau berdasarkan lembaga pengelola anggarannya, masalah ketidakhematan itu tersebar dengan rincian berikut:

Pemerintah pusat: 1 masalah ketidakhematan dengan nilai Rp13,26 miliar
Pemerintah daerah dan BUMD: 2 masalah ketidakhematan dengan nilai Rp618,58 juta
BUMN dan badan lainnya: 4 masalah ketidakhematan dengan nilai Rp208,40 miliar

Berdasarkan temuan tersebut, BUMN dan badan lainnya menjadi lembaga pemerintah paling boros pada paruh pertama tahun ini, baik dari segi jumlah masalah maupun nilai ketidakhematannya.

Menanggapi permasalahan tersebut, BPK memberikan 26.171 rekomendasi. Beberapa di antaranya mendorong pimpinan entitas untuk menarik kerugian, memungut keuangan penerimaan, menyetorkan keuangan ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.

BPK pun berharap rekomendasi tersebut bisa membantu tata kelola keuangan negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(Baca: WIKA Jadi BUMN Karya Paling Rugi per Kuartal III 2023)

Editor : Adi Ahdiat