Realisasi Gaji ASN Kerap Naik Selama 6 Tahun, Apa Pendorongnya?

Ekonomi & Makro

Lite

Erlina Fury Santika 16/10/2023 13:54 WIB

URL telah disalin

Memuat...

BPS mencatat, nominal kompensasi pegawai pemerintahan umum yang kerap meningkat tiap tahunnya. Namun secara pertumbuhan tahunan sempat melambat pada 2021.

Nilai Kompensasi Belanja Pegawai Pemerintahan Umum (2017-2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Realisasi Gaji ASN Kerap Naik Selama 6 Tahun, Apa Pendorongnya?

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Nilai Kompensasi Belanja Pegawai Pemerintahan Umum (2017-2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, realisasi gaji pegawai pemerintahan umum atau aparatur sipil negara (ASN) selama enam tahun terakhir tercatat kerap meningkat.

Pada 2017, kompensasi pegawai pemerintahan umum mencapai Rp698 triliun. Angkanya kemudian naik 9,88% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp767 triliun pada 2018.

Memasuki 2020, nilai kompensasi belanja pegawai mencapai Rp868 triliun. Setahun berikutnya menjadi Rp876 triliun. Meski nominal meningkat, BPS mencatat pertumbuhan kompensasinya melambat, hanya 0,92% pada 2021.

BPS mengatakan, lambatnya pertumbuhan kompensasi pegawai itu karena pengendalian belanja pegawai guna memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19. Kendati demikian, pemerintah dinilai tetap menjaga daya beli aparatur.

"Kebijakan yang diambil adalah pemberian THR dan gaji ke-13 yang tidak termasuk komponen tunjangan kinerja serta kebijakan untuk pejabat negara dan pejabat pada tingkat tertentu," tulis BPS dalam laporan Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2017-2022 yang dipublikasikan pada Senin (16/10/2023).

Pada data terakhir 2022, kompensasi pegawai pemerintahan umum naik lagi mencapai Rp886 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan 1,25% (yoy).

BPS mengatakan, pertumbuhan kompensasi tertinggi selama 2017-2022 terjadi pada 2018 yang sebesar 9,88% (yoy). Mengutip Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPS menjelaskan bahwa perluasan gaji ke-13 menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan tersebut.

Sementara itu, pertumbuhan kompensasi pegawai 2022 dipengaruhi oleh realisasi belanja pegawai. Belanja tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk gaji ke-13 dan THR yang meningkat.

"Hal ini didorong oleh adanya komponen tunjangan kinerja sebesar 50% pada pembayaran gaji ke-13 dan THR sesuai PP No. 16/2022," tulis BPS.

Editor : Erlina Fury Santika