Ada 938 Aduan Masalah THR Lebaran 2023, Mayoritas Tak Dibayarkan

Ketenagakerjaan

Lite

Cindy Mutia Annur 17/04/2023 17:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pemerintah telah menerima 938 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023. Aduan tersebut dikumpulkan oleh posko THR kementerian pada 28 Maret-15 April 2023.

Jumlah Aduan Masalah THR Lebaran 2023 Berdasarkan Jenisnya (16 April 2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ada 938 Aduan Masalah THR Lebaran 2023, Mayoritas Tak Dibayarkan

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Aduan Masalah THR Lebaran 2023 Berdasarkan Jenisnya (16 April 2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 938 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023. Aduan tersebut dikumpulkan oleh posko THR Kemnaker pada 28 Maret-15 April 2023.

Aduan terkait pembayaran THR itu dilaporkan oleh karyawan dari 669 perusahaan.

Mayoritas atau 468 aduan terkait dengan masalah THR yang tidak dibayarkan. Kemudian 377 aduan lainnya terkait pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan, dan 93 aduan terkait THR yang terlambat dibayarkan.

Berdasarkan wilayahnya, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan aduan THR terbanyak, yakni 312 aduan. Di posisi berikutnya ada Jawa Barat dengan 217 aduan dan Jawa Tengah 106 aduan.

"Atas aduan-aduan tersebut, kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, dilansir Katadata.co.id, Minggu (16/4/2023).

Dari seluruh aduan yang masuk, Anwar mengatakan ada 23 aduan yang sudah ditindaklanjuti.

Anwar menegaskan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan jatuh pada Sabtu (15/4/2023). Sanksi tegas bakal menanti perusahaan yang terlambat, mencicil, ataupun tidak membayar THR tersebut kepada pekerja/buruh.

Merujuk pada Permenaker No.6/2016, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar.

(Baca: DKI Jakarta Jadi Provinsi dengan Aduan Pelanggaran THR Paling Banyak pada 2023)

Editor : Adi Ahdiat