Ada 90 Ribu Transaksi Mencurigakan pada 2022, Mayoritas di Jakarta

Demografi

Premium

Adi Ahdiat 24/03/2023 17:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Berdasarkan data PPATK, pada 2022 DKI Jakarta menjadi provinsi dengan laporan transaksi mencurigakan terbanyak di Indonesia.

Jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan Berdasarkan Provinsi (2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Ada 90 Ribu Transaksi Mencurigakan pada 2022, Mayoritas di Jakarta”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan Berdasarkan Provinsi (2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang 2022 ada sekitar 90,7 ribu laporan transaksi mencurigakan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), transaksi mencurigakan adalah:

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi seseorang;
Transaksi yang diduga bertujuan menghindari pelaporan ke pihak berwenang;
Transaksi dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Transaksi mencurigakan yang memenuhi kriteria di atas harus dilaporkan oleh lembaga penyedia jasa keuangan kepada PPATK.

Lembaga yang punya kewajiban melapor itu meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan/pialang asuransi, lembaga pengelola dana pensiun, perusahaan efek, manajer investasi, pedagang valuta asing, koperasi, pergadaian, pengelola e-money, dan sebagainya.

Lembaga penyedia barang/jasa yang menemukan transaksi mencurigakan juga wajib melapor ke PPATK, seperti perusahaan/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan, pedagang barang seni/barang antik, dan balai lelang.

Dari seluruh laporan transaksi mencurigakan yang diterima PPATK pada 2022, sekitar 91% berasal dari DKI Jakarta. Perbandingan jumlah laporannya dengan provinsi lain dapat dilihat pada grafik di atas.

Adapun pada 2022 dugaan transaksi mencurigakan paling banyak dilaporkan oleh bank. Sebagian besar laporan diduga terkait dengan penipuan, perjudian, penggelapan dana, pidana perpajakan, pidana perbankan, korupsi, narkotika, dan pidana pasar modal.

(Baca: Transaksi Mencurigakan Meningkat pada 2022, Tembus Rekor Baru)

Editor : Adi Ahdiat