Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.913,9 triliun per akhir September 2022. Realisasi ini masih cukup jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp3.106,4 triliun.
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai realisasi ini menggambarkan kinerja pemerintah yang cukup baik.
"Kita sudah membelanjakan 61,6% dari total APBN berdasarkan Perpres No. 98/2022. Dari sisi ini belanja negara senilai Rp1.913,8 triliun sebagai shock absorber untuk menghadapi guncangan dari ekonomi global, untuk melindungi masyarakat dan perekonomian kita," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (21/10/2022).
Realisasi belanja negara terdiri atas komponen belanja kementerian atau lembaga (K/L), non-K/L, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Sampai September 2022 realisasi belanja K/L sudah terealisasi Rp674,4 triliun, terkontraksi 8,1% dibanding setahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Menurut Kementerian Keuangan, belanja K/L itu dimanfaatkan untuk berbagai bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi nasional, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13, serta kegiatan operasional K/L.
Kemudian realisasi belanja non-K/L sudah mencapai Rp686,8 triliun atau naik 29,2% (yoy). Belanja ini digunakan untuk penyaluran subsidi, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta pembayaran pensiun dan jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN).
Kemudian realisasi TKDD sudah mencapai Rp552,6 triliun atau naik 2,1% (yoy).
Di sisi lain, realisasi pendapatan negara pada September 2022 mencapai Rp1.974,7 triliun, naik 45,7% (yoy) dibanding September 2021 yang jumlahnya Rp1.355 triliun.
Tingginya realisasi pendapatan ketimbang belanja menjadikan Indonesia mengalami surplus APBN sebesar Rp60,9 triliun, setara dengan 0,33% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(Baca: Pendapatan Negara Hampir Tembus Rp2.000 Triliun pada September 2022)