BPK: Ada Pemborosan Rp1,5 Triliun untuk Bantuan Kuota Internet

Layanan konsumen & Kesehatan

Premium

Adi Ahdiat 01/07/2022 15:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut BPK, ada bantuan kuota internet yang tidak terpakai oleh penerima bantuan, dengan nilai total sekitar Rp1,53 triliun.

Nilai Penyaluran Bantuan Kuota Internet yang Bermasalah/Tidak Tepat Sasaran (2021)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “BPK: Ada Pemborosan Rp1,5 Triliun untuk Bantuan Kuota Internet”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Nilai Penyaluran Bantuan Kuota Internet yang Bermasalah/Tidak Tepat Sasaran (2021)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada sejumlah permasalahan dalam program bantuan kuota internet periode tahun 2021, berupa penyaluran yang tidak cermat serta pemborosan.

Temuan ini dipaparkan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2021 yang dirilis 31 Mei 2022.

Menurut BPK, dalam penyaluran bantuan kuota internet yang dikelola Kemendikbudristek tahun 2021, ada sebanyak 101.724 orang peserta didik/pendidik yang terindikasi menerima bantuan ganda, dengan nilai total sekitar Rp7,73 miliar.

Kemudian ada 83.714 nomor ponsel yang menerima lebih dari tiga kali bantuan kuota internet dalam satu tahap penyaluran, dengan nilai total sekitar Rp9,29 miliar.

Ada pula pemborosan keuangan negara dari kuota data internet yang tidak terpakai oleh penerima bantuan, dengan nilai total sekitar Rp1,53 triliun.

Di luar angka yang disebutkan di atas, BPK mencatat ada kelebihan pembayaran kuota tidak terpakai yang sudah dikembalikan ke kas negara sekitar Rp319,38 miliar. Ini tetap dicatat sebagai anggaran bermasalah karena pengelolaannya yang kurang cermat.

"Permasalahan pada klaster perlindungan sosial yang ditemukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pengendalian atas program penyaluran bantuan kuota data internet Kemendikbud kurang memadai," tulis BPK dalam laporannya.

"Skema pemberian bantuan kuota data internet belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," lanjut BPK.

Editor : Adi Ahdiat