Tanpa Utang, Pembangunan Infrastruktur Melibatkan Swasta

Calon wakil presiden Sandiaga Uno beberapa waktu lalu melontarkan pernyataan jika dirinya dan Prabowo Subianto diberi amanah memimpin Indonesia akan membangun infrastruktur tanpa utang. Sebenarnya pembangunan infrastruktur tanpa didanai utang bukanlah hal yang baru. Selain menggunakan dana APBN, APBD, beberapa proyek pemerintah saat ini didanai dengan skema Kerja Sama pemerintah dan Badan usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan sekuriti aset. Skema pembiayaan tersebut tidak menggunakan utang pemerintah.

Berdasarkan data Bank Dunia, sejak 1990 pemerintah telah menerapkan pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta (Public Participation in Infrastructure/PPI). Nilai PPI di Indonesia sepanjang 1990-pertengahan 2018 mencapai US$ 59,93 miliar atau setara Rp 869 triliun dengan kurs Rp 14.500/dolar Amerika Serikat (AS) dengan jumlah proyek sebanyak 127.

Proyek terbesar dengan skema PPI adalah kereta cepat Jakarta Surabaya dengan nilai investasi US$ 6 miliar (2017). Kemudian proyek terbesar kedua adalah Central Java Coal-Fire IPP dengan investasi US$ 4,3 miliar (2016) dan ketiga proyek Tanjung Jati B unit 5 dan 6 (2017) dengan investasi US$ 4,19 miliar.