Pembangunan Infrastruktur Marak, Kredit Sektor Konstruksi Tumbuh 21 Persen

Guna mengurangi kesenjangan antar daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Keseriusan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terlihat dari anggaran yang dialokasikan untuk sektor tersebut yang mencapai Rp 387 triliun pada 2017. Pembangunan tidak hanya di pulau Jawa, tapi di semua wilayah dari Sumatera hingga Papua.

Maraknya pembangunan infrastruktur membuat kredit perbankan untuk sektor konstruksi tumbuh 21 persen menjadi Rp 248,1 triliun pada September 2017 dari posisi September 2016 (YoY). Kemudian diikuti kredit sektor perantara keuangan yang tumbuh 18 persen menjadi Rp 208,69 triliun dari sebelumnya (YoY), dan kredit sektor jasa pendidikan juga tumbuh 12,37 persen menjadi Rp 9,53 triliun dari sebelumnya (YoY).

Sementara kredit sektor pertambangan hingga September 2017 masih mencatat penurunan 5,15 persen menjadi Rp 110,11 triliun dibanding September 2016 (YoY). Meskipun harga komoditas tambang seperti minyak dan batubara naik, namun para pelaku usaha pertambangan masih menahan diri untuk melakukan ekspansi pada tahun ini. Dari pihak perbankan juga bersikap hati-hati dalam mengucurkan kreditnya ke sektor tambang karena masih cukup berisiko. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) sektor pertambangan yang meningkat 20,8 persen menjadi Rp 8,95 triliun pada September 2017 dibanding posisi September tahun lalu.

(Baca Databoks: NPL Sektor Pertambangan di Atas 7 Persen)