Agroindustri

Lite

Potensi Kerugian Negara akibat Lahan TNI di Lampung Dijadikan Kebun Tebu

Adi Ahdiat 27/01/2026 11:11 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut temuan BPK, pemanfaatan lahan milik TNI AU di Lampung menjadi perkebunan tebu menimbulkan potensi kerugian negara berupa risiko kehilangan aset dan PNBP.

Potensi Kerugian Negara dari Pemanfaatan Lahan TNI AU di Lanud BNY Lampung Menjadi Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula (2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Potensi Kerugian Negara akibat Lahan TNI di Lampung Dijadikan Kebun Tebu

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Potensi Kerugian Negara dari Pemanfaatan Lahan TNI AU di Lanud BNY Lampung Menjadi Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula (2022)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada lahan milik TNI Angkatan Udara (AU) di Lapangan Udara Pangeran Mohammad Bun Yamin (Lanud BNY), Provinsi Lampung, yang dimanfaatkan menjadi perkebunan tebu.

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022, BPK menyatakan TNI AU memiliki aset tanah yang belum bersertifikat di Lanud BNY seluas 124.000 hektare.

Namun, tanah seluas 86.282,83 hektare di antaranya telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Sugar Group Companies (SGC) untuk perkebunan tebu dan pabrik gula.

Menurut BPK, hal ini menimbulkan potensi kerugian negara karena adanya risiko kehilangan aset tanah seluas 86.282,83 hektare dengan nilai Rp9,93 triliun.

BPK juga menyatakan, masalah ini mengakibatkan negara tidak dapat menggunakan dana dari potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) minimal sebesar Rp431,24 miliar.

BPK pun merekomendasikan agar Kementerian Pertahanan/TNI berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempertahankan kepemilikan dan mengamankan aset tersebut.

Bertahun-tahun setelah BPK mengeluarkan laporan ini, pada Januari 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencabut sertifikat HGU milik PT Sweet Indo Lampung (SIL), salah satu anak usaha SGC yang diketahui menggunakan tanah milik TNI AU.

"Ada enam entitas lainnya, tapi satu grup di atas tanah milik negara, yaitu di tanah atas nama Kemhan, dalam hal ini atas nama Lanud Pangeran M. Bun Yamin Lampung yang saat ini dikelola dalam pengawasan kepala staf TNI AU," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, diberitakan Katadata.co.id, Senin (26/1/2026).

(Baca: Jawa Timur, Provinsi dengan Produksi Gula Terbanyak di RI 2024)

Editor : Adi Ahdiat