Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyusun 101 proyek konektivitas. Proyek ini meliputi pembangunan infrastruktur baik berupa transportasi darat, laut maupun udara.
Konektivitas akan meningkatkan efisiensi dan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia. Melalui program ini diharapkan harga barang di seluruh wilayah Indonesia relatif sama. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan.
Komitmen pembangunan infrastruktur ini tercermin dari alokasi anggaran yang meningkat. Pada 2016 pemerintah menaikkan belanja infrastruktur dari Rp 290,3 triliun menjadi Rp 317,1 triliun. Pada 2017 nanti, alokasi pembangunan infrastruktur makin ditingkatkan menjadi Rp 346,6 triliun.
Dari pembangunan infrastruktur ini pemerintah mentarget tiga dampak utama yang akan dirasakan masyarakat yakni biaya transportasi dan logistik lebih murah, pertukaran barang dan jasa lebih efisien, serta produk-produk nasional lebih bisa bersaing dengan asing.